Berita Terkini

Senin, 07 November 2022 07:00
909

KPU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TELAH SELESAI MELAKUKAN VERIFIKASI FAKTUAL, KEPENGURUSAN MS DAN KEANGGOTAAN BMS

Tanjung Pati, Kab-limapuluhkota.kpu.go.id - KPU Kabupaten Lima Puluh kota telah menyelesaikan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik calon peserta pemilu tahun 2024, yaitu selama 21 hari sesuai dengan tahapan yang ada, dimulai dari tanggal 15 Oktober sd 4 November 2022. Kepengurusan dan keanggotaan yang diverifikasi faktual adalah partai politik yang tidak lolos Parliamentary Threshold dan partai baru. Jumlah partainya adalah sebanyak 9 partai dengan keanggotaan yang jadi sampel secara keseluruhan adalah 1940 anggota. Kemudian hasilnya ditetapkan dalam rapat pleno pada tanggal 5 November 2022 dan langung disampaikan kepada KPU Provinsi melalui Sipol (Sistim Informasi Partai Politik) di tanggal yang sama. Hadir didalam rapat pleno seluruh anggota KPU, sekretaris dan kasubbag di lingkungan KPU Kabupaten Lima puluh Kota. Rapat pleno yang berlangsung di malam hari itu menetapkan bahwa seluruh kepengurusan partai politik yang diverifikasi faktual statusnya MS (Memenuhi Syarat), dan seluruh keanggotaan partai politik belum mencapai syarat batas minimal di Kabupaten Lima Puluh Kota untuk menjadi peserta pemilu tahun 2024, yaitu sebanyak 389 anggota, sehingga statusnya BMS (Belum Memenuhi Syarat). Verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Lima Puluh Kota yang juga diawasi melekat oleh Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota, adalah dengan cara mendatangi setiap anggota partai yang jadi sampel. Semuanya mesti didatangi walaupun alamat atau rumahnya jauh di pelosok  negeri. Akses jalan yang sangat sulit ditempuh dengan kendaraan roda empat ataupun roda dua serta ada yang hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Tim verifikasi faktual yang dibagi menjadi 5 tim itu, bertugas di seluruh Kabupaten Lima Puluh Kota, hasilnya sama yaitu; ada yang menemukan sampel, yang bersangkutan memiliki KTA partai politik dan mengaku sebagai anggota partai politik. Ada yang menemukan sampel, tapi yang bersangkutan tidak memiliki KTA partai politik dan mengaku tidak menjadi anggota partai politik. Ada juga sampel yang tidak ditemukan karena sudah pindah, pergi merantau ke daerah yang cukup jauh, ataupun memang sedang tidak berada di rumah. Bagi yang tidak bisa ditemukan ini, maka KPU melaporkan kepada pengurus partai politik untuk dihadirkan di kantor partai politik, baik kantor tingkat kabupaten ataupun kantor tingkat kecamatan untuk dilakukan verifikasi faktual kembali. Verifikasi faktual untuk yang hadir maupun yang tidak hadir dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, yaitu dengan video call. Berbagai pengalaman yang dialami oleh tim verifiksi faktual KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dalam melakukan tugasnya, ada yang dimarahi oleh sampel dengan mengatakan “Kenapa KTP saya dimasukan? siapa yang memasukan? dimana KTP saya didapatkan?” dan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Ada juga yang mengira KPU dan rombongan (tim KPU banyak yang didampingi oleh kader nagari, kepala jorong dan perangkat nagari) datang mendata untuk memberikan bantuan. Ada juga yang ketakutan di datangi oleh tim KPU dan rombongan, dan bermacam-macam pengalaman unik, lucu, menyenangkan serta tantangan di lapangan yang tidak akan pernah terlupakan. Karena status keanggotaan 9 partai politik itu BMS (Belum Memenuhi Syarat), tentu partai politik tersebut memasuki tahapan masa perbaikan persyaratan keanggotaan dan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan, dari tanggal 10 sd 23 November 2023. Kemudian KPU Kabupaten Lima Puluh Kota akan melakukan verifikasi faktual keanggotaan partai politik kembali, dari tanggal 24 November sd 7 Desember 2022. (humas kpu50kota)

Selengkapnya
Kamis, 27 Oktober 2022 21:00
551

VISITASI KI SUMBAR, APRESIASI UNTUK PPID KPU LIMA PULUH KOTA

Tanjung Pati, kab-limapuluhkota.kpu.go.id - KPU Kabupaten Lima Puluh Kota menerima visitasi Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat dalam rangka monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2022, yang betempat di KPU Kabupaten Lima Puluh Kota, Kamis,  27 Oktober  2022. Visitasi dipimpin langsung oleh ketua KI Sumatera Barat Nofal Wiska, turut hadir anggota KI Sumatera Barat Adrian Tuswandi dan staff. Visitasi KI Sumatera Barat ini diterima langsung oleh Arwantri ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM yang juga Tim Pertimbangan dan Pembina PPID bersama dengan Hendra Rizki Kasubbag Teknis dan Hupmas yang juga selaku Pejabat PPID serta Fahrozi Zulfahmi sebagai operator PPID. Dalam sambutannya Arwantri menyampaikan ucapan selamat datang dan terimakasih kepada Ketua KI dan rombongan atas kunjungannya ke KPU Kabupaten Lima Puluh Kota. Juga permohonan maaf atas ketidakhadiran anggota KPU lainnya dan sekretaris dalam menyambut kedatangan KI Sumatera Barat, karena pada saat ini tengah berlangsung kegiatan verifikasi faktual keanggotaan partai politik calon peserta pemilu 2024, bahkan banyak yang sedang  berada di daerah-daerah sulit. Ketua KI Sumatera Barat dalam sambutannya memberikan apresiasi yang tinggi atas loncatan yang dicapai oleh PPID KPU Kabupaten Lima Kota “Kami sangat terkejut dengan capaian PPID KPU Kabupaten Lima Kota yang semula berada dititik terendah dan sekarang naik drastis, meloncat tinggi keatas sehingga perlu kami visitasi dalam bentuk verifikasi faktual” ujarnya yang diamini oleh anggota KI Sumatera Barat Adrian Tuswandi yang akrab disapa Toaik. Hal tersebut juga diakui oleh Arwantri, bahwa ia selama ini kurang memperhatikan PPID KPU Kabupaten Lima Kota, perhatian juga terkuras karena padatnya tahapan pemilu selama ini. “selama ini lengah dan kurang memperhatikan PPID KPU Kabupaten Lima Kota, sehingga tidak ada perkembangannya. Akan tetapi saya terbangun dari tidur yang panjang, disaat selalu menghadiri acara Penganugrahan Keterbukaan Informasi Badan Publik yang diadakan oleh KI Sumatera Barat, terakhir yang diadakan di Balai Sidang Bung Hatta Bukittinggi tanggal 6 Desember 2021, akan tetapi selama mengikuti acara itu belum pernah PPID KPU Kabupaten Lima Kota tampil ke depan, hati saya sangat terpukul, dan mulai saat itu langsung memasang tekad yang kuat untuk memperhatikan dan memperbaiki PPID KPU Kabupaten Lima Kota” Ujar Arwantri dengan raut wajah yang serius. Pada kesempatan itu Hendra Rizki yang menjadi pejabat PPID juga mengatakan, disamping mendapatkan dorongan dan motivasi dari para Pimpinan KPU dan jajaran sekretariat, ia juga memasang tekad yang kuat untuk memberikan pelayanan informasi yang terbaik karena sudah menjadi kewajiban KPU Kabupaten Lima Puluh Kota selaku Badan Publik. “Saya mendapatkan motivasi yang kuat dari pak Eri (panggilan sehari-hari Arwantri- Red), Bapak Ketua dan Anggota KPU lainnya serta Bapak Sekretaris untuk membenahi PPID KPU Kabupaten Lima Kota, dukungan dari jajaran Kasubag dan staf juga turut andil dalam pencapaian PPID KPU Lima Puluh Kota saat ini” ucap Hendra Riski sambil tersenyum. Diakhir acara visitasi, pertemuan yang berjalan santai dan penuh keakraban itu, ketua KI Sumatera Barat kembali mengucapkan selamat atas capaian yang dicapai oleh PPID KPU Kabupaten Lima Kota dan semoga melaju ke tahap berikutnya. “Kembali kami mengucapkan selamat atas loncatan besar yang dilakukan oleh PPID KPU Kabupaten Lima Kota, dan semoga kita betemu kembali di Kota Padang dalam rangka mengikuti tahap selanjutnya, yaitu presentasi PPID, inovasi dan rencana ke depan, tentunya jika PPID KPU Kabupaten Lima Kota masuk dalam 3 besar, untuk tahun ini persaingan cukup ketat, ada 14 KPU Kabupaten/ kota yang masuk ke tahap verifikassi faktual”. Ujar Nofal Wiska yang diaminkan oleh Arwantri dan Hendra Rizki. Acara visitasi ini ditutupkan dengan foto bersama antara unsur PPID KPU Kabupaten Lima Kota dan KI Sumatera Barat di depan spanduk ucapan selamat datang kepada rombongan KI Sumatera Barat. (humas kpu50kota)

Selengkapnya
Senin, 24 Oktober 2022 07:00
719

TEROBOSAN BARU, SIAKBA DAN SIMPEG MERUPAKAN SATU KESATUAN DALAM PENGEMBANGAN SDM DI LINGKUNGAN KPU

Tanjung Pati, kab-limapuluhkota.kpu.go.id - Komisi Pemilhan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota dalam hal ini diwakili oleh Arwantri, sebagai ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM dan Andri Pranata sebagai Operator Siakba mengikuti acara rakornas pembentukan badan ad hoc penyelenggara pemilu tahun 2024 dan peluncuran Siakba (Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad hoc) dan Simpeg (Sitem Informasi Manajemen Kepegawaian) KPU di Kendari tanggal 19-22 Oktober 2022 yang  bertempat di hotel Claro Kendari, yang juga dihadiri KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.  Yulianto Sudrajat yang menjabat Ketua Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik, yang juga sebagai Wakil Ketua Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan, dalam sambutannya mengatakan bahwa Siakba dan Simpeg KPU merupakan terobosan baru dan satu kesatuan dalam pengembangan SDM di lingkungan KPU. Siakba dan Simpeg murni sistem informasi yang dibuat oleh KPU Republik Indonesia, yang telah jauh-jauh hari direncanakan, didiskusikan dan disiapkan sedemikian rupa sehingga bisa diluncurkan pada pada hari ini, Kamis tanggal 20 Oktober 2022. Dalam materinya Yulianto Sudrajat juga menyampaiakan bahwa Siakba adalah sistem informasi yang digunakan dalam pembentukan PPK, PPS dan KPPS yang merupakan alat bantu dalam pendaftaran dan pendataan. Siakba akan memudahkan pendaftar dalam mendaftarkan diri sebagai penyelenggara pemilu karena sudah terdigitalisasi. Sementara itu Simpeg KPU adalah alat bantu dalam menyimpan data kepegawaian yang ada di KPU, mulai dari segi jumlah, strata pendidikan, pangkat dan golongan jabatan sampai kepada prestasi yang dicapai. Sistem ini juga untuk menunjukan tranparansi KPU dalam penerimaan badan ad hoc dan promosi serta mutasi kepegawaian di lingkungan KPU Yulianto Sudrajat juga menyampaikan pembentukan PPK akan dimulai pada tanggal 15 November 2022 sd 1 Januari 2023 dengan masa kerja dimulai pada tanggal 2 Januari 2023 sd 1 April 2024. Sedangkan pembentukan PPS dimulai pada tanggal 1 Desember 2022 sd 15 Januari 2023 dengan masa kerja 16 Januari 2023 sd 1 April 2024. Sementara itu pembentukan KPPS adalah pada tanggal 28 Desember 2023 sd 24 Januari 2024 dengan masa kerja 25 Januari sd 23 Februari 2024. Terkait honorarium badan ad hoc, Yulianto Sudrajat yang merupakan mantan ketua KPU Provinsi Jawa Tengah itu juga mengatakan akan ada kenaikan atau penambahan dari pemilu atau pemilihan sebelumnya, termasuk honor sekretariat badan ad hoc. Acara Rakornas  yang dibuka oleh ketua KPU RI Hasyim Asy’ari itu, juga dihadiri oleh  anggota KPU Mochammad Afifuddin, Yulianto Sudrajat, August Mellaz dan Sekjen KPU Bernad Dermawan Sutrisno. Dalam sambutannya hasyim Asy’ari menekankan pentingnya acara ini dalam rangka mempersiapkan rekrutmen badan ad hoc di tingkat kecamatan maupun desa dan kelurahan. Data yang realtif lengkap sangat diperlukan untuk menata organisasi semakin solid, terorganisir, manageable dalam rangka layanan KPU pada pemilu dan pemilihan serentak 2024. Di hari jum’at acara dilanjutkan dengan jalan sehat dan pagelaran budaya kepemiluan dengan tema “Semangat Pemilu Dalam Dudaya Indonesia”. Kemudian acara ditutup oleh ketua KPU Hasyim Asy’ari, yang juga dihadiri oleh anggota KPU Parsadaan Harahap dan Sekjen KPU Bernad Dermawan Sutrisno, setelah penyerahan sertifikat dan pengalungan songket kendari kepada peserta pagelaran budaya kepemiluan, serta penyerahan tropi kepada pemenang pagelaran budaya kepemiluan. (humas kpu50kota)

Selengkapnya
Jumat, 14 Oktober 2022 07:00
766

Bersiap Hadapi Proses Verifikasi Faktual

Tanjung Pati, kab-limapuluhkota.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lima Puluh Kota menggelar Rapat Koordinasi Tahapan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 di Tanjung Pati, Kamis (13/10/2022). Rakor dibuka Ketua KPU Kabupaten Lima Puluh Kota Masnijon yang berharap partai politik mempersiapkan diri menghadapi proses verifikasi faktual baik domisili kantor, kepengurusan dan keanggotaan. "Diharapkan pada saat tahapan verifikasi faktual berlangsung pada 15 Oktober hingga 4 November 2022 mendatang, semua parpol dapat mempersiapakan seluruh persyaratan yang dibutuhkan," ujarnya. Anggota KPU Kab Lima Puluh Kota Divisi Teknis Penyelenggaraan Rina Fitri menambahkan partai politik yang akan di verifikasi faktual adalah yang tidak ada di parlamen dan partai baru serta harus memastikan anggota partai politik telah memiliki KTA. Hal ini bertujuan agar tidak menghambat dalam pelaksanaan verifikasi faktual. “Nanti dalam pelaksanaan verifikasi faktual kita akan melaksanakannya dengan sampling dengan menggunakan metode krejcie and morgan sehingga akan hal ini perlunya seluruh anggota telah memiliki KTA, selain itu juga domisili kantor sesuai dengan data di SIPOL, kepengurusan akan di verifikasi faktual,” kata Rina. Para camat yang hadir pada rakor ini juga juga mengaku siap membantu pelaksanaan verifikasi faktual dan meminta jadwal pelaksanaan verifikasi faktual tersebut. Kegiatan dihadari Polres Lima Puluh Kota, Polres Payakumbuh, Dandim 0306 50 Kota, Kejaksaan Negeri Payakumbuh, Bawaslu Kab Lima Puluh Kota, Kesbangpol Kab Lima Puluh Kota, Disdukcapil Kab Lima Puluh Kota, Camat se-Kabupaten Lima Puluh Kota, PWI, Balai Wartawan dan partai politik yang akan mengikuti verifikasi faktual. (kpu lima puluh kota/ed diR)

Selengkapnya
Senin, 19 September 2022 15:00
695

SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH BERKELANJUTAN, PERLU KERJASAMA MULTIPIHAK

Tanjung Pati, kab-limapuluhkota.kpu.go.id - Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Arwantri bersama dengan Kasubag Teknis Parhupmas KPU Kabupaten Lima Puluh Kota Hendra Riski Saputra mengikuti Rapat Koordinasi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Tahun 2022 seluruh Indonesia yang diadakan oleh KPU RI bertempat di Kota Manado yang dijuluki dengan Kota Nyiur Melambai selama tiga hari pada tanggal 15 sampai 17 September 2022. Dalam arahannya Agust Mellaz yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat menyampaikan Pentingnya bagi KPU dan jajarannya untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan sehingga pesan-pesan pemilu tersampaikan dengan baik, yang  tujuan akhirnya adalah meningkatkan partisipasi pemilih baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas. Untuk itu KPU dengan segenap jajarannya butuh kerjasama dengan multipihak. Kerjasama dengan partai politik dan peserta pemliu, kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan profesional, serta kerjasama dengan pemerintah dan pihak-pihak lainnya. “Setiap elemen tersebut baik lembaga formal maupun non-formal memiliki irisan yang menggambarkan masing-masing dapat mengambil peran dalam pelaksanaan demokrasi dan pemilu. KPU dan jajaran hanya perlu menginisiasi dan menjalankan pola kerjasama multipihak dengan bermacam-macam program sosialisasi dan pendidikan pemilih. Konsep kerjasama multipihak ini akan menjadi pondasi dasar dalam mewujudkan Pemilu sebagai sarana integrasi bangsa”, ujar Agust Mellaz ketika tampil sebagai narasumber pada diskusi panel yang pertama. Acara yang dibuka langsung oleh ketua KPU RI Hasyim Asy’ari itu, dihadiri oleh seluruh anggota KPU RI, Sekretaris Jenderal dan jajarannya serta sekitar 1100 orang lebih penyelenggra pemilu tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia. Dalam sambutannya Hasyim Asy’ari mengatakan sangat perlu memperhatikan media dan metode dalam menyampaikan pesan. “Perlu merancang media dan metode dengan sebaik-baiknya dalam menyampaikn pesan-pesan pemilu, karena sebaik apapun pesan yang dikemas, tanpa didukung oleh media dan metode yang baik, maka hasilnya tidak akan maksimal” ujar Hasyim Asy’ary yang sudah dua periode terpilih sebagai anggota KPU RI. Dia juga menekankan perlunya memperhatikan unsur Who atau siapa yang menyampaikan pesan, maka perlu bagi KPU dengan jajaranya untuk berkolaborasi dengan banyak pihak dalam menyampaikan pesan-pesan pemilu yang tujuan akhirnya untuk meningkatkan partisipasi pemilih  baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas. Rapat Koordinasi yang bertempat di Grand Kawanua International City Novotel Manado Golf Resort dan Convention Center itu menghadirkan narasumber dari internal KPU seperti Agust Mellaz dan Muchammad Afifuddin serta narasumber eksternal tingkat nasional dan internasional, seperti Anisha Dasuki, Uni Lubis, Yan Kuniawan, Abie Besman dan dari kemendagri. Sebelum acara ditutup oleh ketua KPU RI Hasyim Asy’ari, Sekretaris Jenderal KPU RI Bernad Dermawan Sutrisno menyampaikan berita gembira akan adanya medical check up kesehatan untuk seluruh anggota KPU dan seluruh ASN di sekretariat KPU serta akan ada penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjajian Kerja (P3K) di lingkungan KPU Acara ditutup oleh ketua KPU RI Hasyim Asy’ari, dengan menyampaikan pesan “Anggota KPU jangan merasa paling pintar tentang pemilu dihadapan pemilih, boleh jadi kita sedang menggarami lautan, karena saat ini informasi itu sangat mudah diakses oleh semua orang” ujarnya. Diakhir penutupannya dia menekankan kepada seluruh yang untuk tetap menjaga integritas 24 jam (parhupmas).

Selengkapnya
Senin, 12 September 2022 07:00
738

MENYAPA PEMILIH PEMULA, KETUA KPU 50 KOTA INGATKAN SISWA SMAN 1 HARAU UNTUK GUNAKAN HAK PILIHNYA

Tanjung Pati, kab-limapuluhkota.kpu.go.id – Pemilih Pemula merupakan basis pemilih yang banyak di indonesia, akan hal itu untuk merangkul lebih banyak pemilih pemula di Kabupaten Lima Puluh Kota, KPU Kabupaten Lima Puluh Kota kunjungi setiap SMA/SMK/MA sederajat di Kabupaten Lima Puluh Kota untuk menyapa dan memberikan Pendidikan Pemilih akan Pemilu maupun Pemilihan. Senin, 12 September 2022 Ketua KPU Kabupaten Lima Puluh Kota Masnijon menjadi pembina upacara yang diikuti sebanyak 1.300 siswa SMAN 1 Kecamatan Harau, selain itu juga dihadiri Kepala Sekolah Drs. Aprizal, Wakil Kepala Sekolah dan Majelis Guru SMA N 1 Kecamatan Harau. Dalam amanatnya Masnijon menyampaikan pentingnya peranan pemilih pemula dalam mensukseskan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, hal itu dikarenakan banyaknya milenial di Indonesia yang akan baru menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Tahun 2024. Selain partisipasinya sebagai Pemilih yang banyak di Indonesia, Pemilih Pemula juga dapat menjadi wadah penyebaran informasi yang baik dan benar dengan menfaatkan sosial media yang dapat menyampaikan ke tetangga terdekat maupun seluruh penjuru terkait pentingnya pemilu dan tidak mudah termakan hoax dikarenakan dengan menggunakan sosial media dengan baik serta mendapat informasi dari sumber yang benar. Ditambah dengan adanya Projek Pelajar Pancalisa pada Kurikulim Sekolah Merdeka, sehingga membuat siswa lebih sadar akan perananya dalam demokrasi di Indonesia. Dalam amanatnya Masnijon mengingatkan kembali Siswa yang telah memiliki hak pilihnya untuk datang ke TPS pada Pemilu dan Pemilihan 2024, karena satu suara berarti untuk kemanjuan Indonesia. (humas kpu50kota)

Selengkapnya